Minggu, 24 Februari 2013

KEPENDUDUKAN



BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Indonesia sebagai Negara berpenduduk terbesar ke-lima sesudah RRC, India, USSR dan USA, sangat merasakan betapa berat tekanan-tekanan akibat adanya masalah kependudukan yang sangat dirasakan adalah pertumbuhannya yang pesat dan penyebarannya ke seluruh wilayah yang tidak seimbang.
Di samping itu, Indonesia sebagai Negara yang berkembang juga menghadapi masalah urbanisasi penduduk ke kota-kota yang umumnya tidak memiliki lapangan pekerjaan, sehingga pemanfaatan SDA semakin diperluas yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup.
Sampai kini belum ada orang yang tahu dengan tepat sejak kapan manusia pertama mendiami bumi ini, orang hanya mampu menaksir sejak kapan manusia mampu membuat alat-alat batu, yang dikenal sebagai zaman batu. Pada zaman itu sekitar 8.000-7.000 tahun sebelum Isa Al-Masih, diperkirakan jumlah penduduk bumi antara 5-10 juta orang. 
Pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana telah memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah-masalah kependudukan. Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga penanggulangannya dilaksanakan secara berkesinambungan. Sampai dengan tahun keempat Repelita V walaupun pembangunan di bidang kependudukan telah mencapai berbagai keberhasilan, tetapi masih terdapat beberapa masalah yaitu: masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, struktur umur      penduduk yang kurang menguntungkan, tingkat kematian bayi tinggi dan persebaran yang belum merata. Upaya pengendalian penduduk dilaksanakan secara terus menerus untuk lebih mempercepat  pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejah­teraan masyarakat.


B.     Rumusan Masalah
1.      Apa pengertian penduduk?
2.      Factor apa saja yang mempengaruhi jumlah penduduk?
3.      Masalah apa yang ditimbulkan akibat jumlah penduduk yang tidak seimbang?
4.      Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk?
5.      Bagaimana cara mengendalikan masalah yang timbul akibat kependudukan?
6.      Bagaimana cara mengendalikan jumlah penduduk?

C.    Tujuan Pembuatan Makalah
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengetahuan Lingkungan pada jurusan Geografi.




BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Penduduk
Pengertian penduduk menurut para ahli:
# JONNY PURBA
Penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu
# SRIJANTI & A. RAHMAN
Penduduk adalah orang yang mendiamisuatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut
# AHMAD YANI & MAMAT RAHMAT
Penduduk merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu wilayah atau negara
# WALUYO, SUWARDI, AGUNG FERYANTO, TRI HARHANTO
Penduduk merupakan potensi, tetapi sekaligus beban bagi suatu daerah.
# P.N.H SIMANJUNTAK
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara
# Dr. KARTOMO
Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga negara
# AA NURDIMAN
Penduduk adalah mereka yang menetap dan berdomisili dalam suatu negara
# SRI MURTONO, HASSAN SURYONO, MARTIYONO
Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama

# TIM MATRIX MEDIA LITERATA
Penduduk adalah sekumpulan orang yang hidup dalam suatu wilayah geografis
Pengertian penduduk secara umum;
Penduduk adalah orang-orang yabg berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu.dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Penduduk suatu Negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:
-orang yang tinggal di daerah tersebut
-orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal disitu.misalkan bukti kewarganegaraan,tetapi memilih tinggal di daerah lain.
Kecepatan penduduk di hitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

B.     FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDUDUK
*     Kelahiran
Faktor-faktor yang dapat mendorong angka kelahiran di antaranya sebagai berikut:
1)    Kawin usia muda.
2)    Sifat alami manusia yang ingin melanjutkan keturunan
3)    Adanya anggapan bahwa nilai anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan atau sebaliknya.
4)    Peningkatan jumlah penduduk/ kelebihan penduduk, sebabnya adalah Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kedokteran sehingga kesehatan penduduk lebih terjamin.
5)    Tingkat kematian bayi rendah.
6)    Adanya beberapa anggapan di masyarakat, seperti; anak sebagai penentu status social, punya banyak anak merasa terpandang di mata masyarakat, anak sebagai penerus keturunan, dan banyak anak banyak rezeki.

Selain faktor pendorong di atas, terdapat pula faktor-faktor penghambat angka kelahiran, di antaranya yaitu:
1. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).
2. Alasan ekonomi atau pendidikan, orang menunda perkawinan.
3. Wanita karier, merasa repot jika mempunyai anak banyak.
4. Karena suatu penyakit tertentu yang diderita perempuan, seperti kangker rahim, atau keguguran ketika melahirkan.
5. Adanya ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menentukan umur minimal kawin seorang laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun.
*     Kematian
Factor penyebab kematian
1.      Adanya wabah penyakit seperti DBD, flu burung dsb.
2.      Adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dsb.
3.      Kesehatan  serta pemenuhan gizi penduduk yang rendah
4.      Adanya peperangan, kecelakaan dan sebagainya.
5.      Tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungan kurang sehat
Factor penghambat kematian
1.      Tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang baik
2.      Negara dalamkeadaan aman dan tidak terjadi peperangan
3.      Adanya kemejuan iptek dalam ilmu kedokteran sehingga jenis penyakit bisa terobati
4.      Adanya pemahaman agama yang tinggi dari masyarakat, sehingga tidak akan melakukan tindakan bunuh diri.


C.    MASALAH KEPENDUDUKAN

Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonomi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.
Masalah umum kependudukan:
1.     Kemiskinan
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan materiil dasar berdasarkan standar tertentu. Adapun standar ini lebih dikenal dengan garis kemiskinan, yaitu tingkat pengeluaran atas kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan secara layak.
2.     kesehatan
Kesehatan Kualitas penduduk yang diuraikan sebelumnya yang berpengaruh terhadap kemiskinan, ternyata juga berpengaruh pada kesehatan penduduk. Kemiskinan akan berdampak pada kesehatan. Penduduk miskin cenderung memiliki pola hidup kurang bersih dan tidak sehat. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan mengharuskan penduduk miskin bekerja keras melebihi standar kerja penduduk yang lebih mampu, sehingga mengesampingkan aspek kesehatannya. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak berdampak pada kesehatan mereka. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara sehat dan bergizi berdampak pada rendahnya gizi. Ketidakmampuan dalam emenuhi kebutuhan perumahan mengharuskan mereka tinggal di kolong jembatan, bantaran sungai, atau rumah seadanya, sehingga kebutuhan akan sanitasi air bersih juga tidak terpenuhi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pakaian secara layak berdampak pada kesehatan kulit dan organ-organ tubuh lainnya.


3.     Pengangguran
Rendahnya tingkat kesehatan penduduk dan tingginya angka kekurangan gizi masyarakat, secara umum dapat berdampak pada rendahnya daya pikir dan kemampuan kerja penduduk. Oleh sebab itulah pada sebagian besar negara-negara berkembang dan negaranegara miskin, kualitas SDM-nya masih rendah, baik dalam pengetahuan maupun keterampilan. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran. Karena pada umumnya penduduk-penduduk tersebut sulit tertampung di dunia kerja. Di samping itu, penyebab tingginya angka pengangguran adalah rendahnya kualitas pendidikan penduduk dan tingginya kuantitas penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja, menyebabkan tingkat persaingan tinggi dan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun.
4.     Pendidikan
Masalah tingkat pendidikan Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju, demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia.Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh:
-          Tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah.
-          Besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan.
-           Pendapatan perkapita penduduk di Indonesia rendah
5.     Pendapatan
Masalah tingkat penghasilan/pendapatan Tingkat penghasilan/pendapatan suatu negara biasanya diukur dari pendapatan per kapita, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita rendah, hal ini disebabkan oleh:
-          Pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli, dan lain-lain.
-          Jumlah penduduk banyak.
-          Besarnya angka ketergantungan.

Masalah-masalah kependudukan lainnya, diantaranya:
1. Masalah Akibat Angka Kelahiran
Total Fertility Rate (TFR)
Hasil perkiraan tingkat fertilitas (metode anak kandung) menunjukan bahwa penurunan tingkat fertilitas Indonesia tetap berlangsung dengan kecepatan yang bertambah.
Age Spesific Fertility Rate (ASFR)
Hasil SP71 dan SP80 masih menunjukan bahwa tingkat kelahiran untuk kelompok umur wanita 20-24 tahun adalah yang tertinggi. Namun demikian terjadi pergeseran ke kelompok umur (25 -29) tahun pada hasil SP80 dan ini akan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat gfertilitas secara keseluruhan

Berdasarkan dua kondisi di atas dapatlah disebutkan beberapa masalah (terkait dengan SDM) sebagai berikut :
1. Jika fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatanketimbang aspek intelektual.
2. Fertilitas meningkat maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukan korelasi negative dengan tingkat kesejahteraan penduduknya. Jika ASFR 20- 24 terus meningkat maka akan berdampak kepada investasi SDM yang semakin menurun.

2. Masalah akibat Angka Kematian
Selama hampir 20 tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 51,0 pada periode 1967-1986. Tahun 1967 AKB adalah 145 per 1000 kelahiran, kemudian turun menjadi 109 per 1000 kelahiran pada tahun 1976. Selama 9 tahun terjadi penurunan sebesar 24,8 persen atau rata-rata 2,8 persen per tahun. Berdasarkan SP90, AKB tahun 1986 diperkirakan sebesar 71 per 1000 kelahiran yang menunjukan penurunan sebesar 34,9 persen selama 10 tahun terakhir atau 3,5 persen pertahun (Trend Mortalitas, 66).

Pengertian Angka Kelahiran
Kelahiran adalah ekspulsi atau ekstraksi lengkap seorang janin dari ibu tanpa memperhatikan apakah tali pusatnya telah terpotong atau plasentanya masih berhubungan. Berat badan lahir adalah sama atau lebih 500 gram, panjang badan lahir adalah sama atau lebih 25 cm, dan usia kehamilan sama atau lebih 20 minggu. Jadi, angka kelahiran adalah jumlah kelahiran per 1000 penduduk.

Rumusan Angka Kelahiran
1. Angka kelahiran kasar, yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1.000 penduduk selama 1 tahun.
    CBR=B/P*1000
CBR (crude birth rate) = angka kelahiran kasar
B (birth) = jumlah kelahiran
P (population) = jumlah penduduk

2. Angka kelahiran khusus, yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1.000 penduduk wanita usia tertentu (usia subur) selama satu tahun. Usia subur atau usia melahirkan seorang wanita adalah umur antara 15 – 49 tahun. Setiap tahun angka kelahiran dapat bertambah ataupun berkurang.
 
Study Kasus
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membatasi jumlah penduduk Jakarta maksimal 12 juta jiwa pada 2030. Saat ini, jumlah penduduk DKI sesuai hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) DKI 2010 sebanyak 9,58 juta jiwa. "Berarti 20 tahun lagi, Pemprov DKI harus bekerja keras untuk menjaga pertumbuhan penduduk sebanyak 2,42 juta jiwa atau 121 ribu jiwa per tahun," kata Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Margani Mustar di Balai Kota DKI.
Masalah pengendalian penduduk menjadi perhatian khusus pemprov mengingat pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun cukup besar. Karenanya, pembatasan jumlah penduduk telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RT/RW) DKI 2010-2030. Dalam raperda tersebut, pihaknya menargetkan jumlah penduduk Kota Jakarta tidak boleh melebihi 12 juta jiwa.

Selain itu, kata Margani, program pembatasan jumlah penduduk dalam Raperda RT/RW 2010-2030 tertuang dalam tiga program. Pertama, Operasi Yustisi Kependudukan (OYK), transmigrasi, dan keluarga berencana (KB). "Ketiga program ini akan kami optimalkan selama 20 tahun ke depan. Hal ini harus dilakukan, karena pemicu terjadinya masalah lingkungan dan sosial akibat kepadatan penduduk," kata Margani.

Terkait hal itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Tuty Muliaty mengatakan salah satu langkah menekan jumlah penduduk yang efektif dan efisien melalui program KB. Program ini dinilai mampu mengendalikan tingkat kelahiran.

Opini
DKI Jakarta adalah provinsi dengan jumlah penduduk kira-kira 9,85 juta, termasuk provinsi-provinsi yang paling banyak jumlah penduduknya. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia. Kalau di masa depan jumlah ini mau jadi lebih banyak lagi, pasti ada lebih banyak masalah sosial lagi. Pemerintah Indonesia sudah mengambil tiga macam tindakan untuk mencegah masalah sosial ini. Pertama adalah Operasi Yustisi Kependudukan (OYK), yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga program Keluarga Berencana(KB). Namun, program transmigrasi dan KB sudah lama dapat banyak kritik, dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Operasi Yustisi Kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak efektif. Operasi ini hanya akan menjaring sebagian pendatang atau penduduk ilegal saja. Cukup sulit bagi pemerintah DKI Jakarta untuk menyisir pendatang ilegal. Sebab, banyak pekerja musiman yang datang ke Jakarta tanpa memiliki kartu tanda penduduk Jakarta ataupun surat pengantar dari daerahnya.

Program transmigrasi adalah program nasional untuk memindahkan kelompok penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, kalau ada tempat di mana ada terlalu banyak penduduk, di sana pasti ada banyak masalah, seperti masalah kesehatan, masalah tanah, dan masalah sosial yang lain. Untuk mencegah masalah itu, pemerintah coba memindahkan penduduk dari tempat-tempat seperti itu ke tempat yang lain di mana jumlah penduduknya sedikit. Jadi dulu, penduduk Jawa, Madura dan Bali sudah dipindahkan ke Irian Jaya, Sumatra, dan Kalimantan.

Program transmigrasi ini sudah banyak menolong penduduk Indonesia. Penduduk program transmigrasi diberi sebuah rumah, peralatan untuk bertani, sedikit uang dan tersedia sekolah dan puskesmas. Setelah ditransmigrasi, kehidupan mereka lebih baik daripada sebelumnya.

Program ini dapat banyak kritik, yaitu mengenai hutan yang menghilang karena ulah para transmigran. Mereka menebang pohon-pohon untuk mempersiapkan ladang mereka. Juga ada masalah kehilangan tempat tinggal orang pribumi seperti orang Kubu di Sumatra dan orang Dayak di Kalimantan. Tanah mereka diambil para transmigran baru. Program transmigrasi memang berhasil. Sudah 3.6 juta orang dipindahkan dalam program ini, dan kehidupan mereka sekarang jauh lebih baik daripada dulu.

Dalam program Keluarga Berencana, dua anak saja sudah cukup. Pasutri diberi informasi dan alat/obat kontrasepsi dengan ini, pemerintah bertujuan mencoba untuk mencegah kelahiran terlalu banyak anak. Program ini dikritik mengenai obat kontrasepsi yang bernama Norplant. Perempuan yang pakai Norplant itu tidak bisa beranak lagi untuk selamanya

Jadi, kedua program ini, yaitu transmigrasi dan Keluarga Berencana, sangat efisien. Kalau Indonesia mau mencegah masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk, pemerintah harus meneruskan kedua program ini.

D.    CARA MENGATASI KEPADATAN PENDUDUK
·        Migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan antarnegara.

Migrasi internasional dibedakan menjadi imigrasi dan emigrasi.
1) Imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara lain ke dalam suatu negara. Contoh
orang India masuk ke Indonesia.
2) Emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain. Contoh orang Indonesia pergi bekerja ke luar negeri, misalnya para 
Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.
·        Migrasi nasional, yaitu proses perpindahan penduduk di dalam satu negara.

Migrasi nasional ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
1) Migrasi penduduk sementara atau migrasi sirkuler, terdiri dari:
a) penglaju, yaitu perpindahan penduduk dari tempat tinggal asal menuju ke tempat tujuan yang dilakukan setiap hari pulang pergi untuk melakukan suatu pekerjaan.
b) perpindahan penduduk musiman, maksudnya perpindahan yang dilakukan hanya bersifat sementara pada musim-musim tertentu.

2) Migrasi penduduk menetap meliputi transmigrasi dan urbanisasi.
Transmigrasi, yaitu perpindahan dari salah satu wilayah untuk menetap di wilayah lain dalam wilayah negara.
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar.
(1) Faktor–faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi, sebagai berikut.
(a) Lahan pertanian semakin sempit.
(b) Sulitnya pekerjaan di luar sektor pertanian.
(c) Banyaknya pengangguran di pedesaan.
(d) Fasilitas kehidupan sulit didapat.
(e) Kurangnya fasilitas hiburan.
(2) Faktor penarik di kota, sebagai berikut.
(a) Lapangan pekerjaan lebih banyak.
(b)
Banyak menyerap tenaga kerja.
(c) Banyak hiburan.
(d) Banyak fasilitas kehidupan.
Migrasi, baik migrasi internasional maupun nasional tentu ada pengaruhnya. Sebagai contoh untuk transmigrasi, urbanisasi, atau emigrasi sebagai TKI, dampak negatifnya adalah:
• di perdesaan tenaga di sektor pertanian berkurang,
• banyak lahan tidak tergarap,
• produktivitas pertanian dapat menurun, dan
• tenaga terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan berkurang.

Namun migrasi juga ada akibat positifnya, yaitu:
• meningkatkan pendapatan penduduk desa,
• mengurangi kepadatan penduduk,
• menularkan pengalaman kota, dan
• masyarakat desa ingin maju.

Dalam hal urbanisasi, dampak negatif bagi wilayah perkotaan, antara lain:
• pertambahan penduduk,
kepadatan penduduk,
• peningkatan tenaga kasar,
• timbul daerah kumuh,
• tuna wisma,
• meningkatnya kejahatan,
• pengangguran,
• kemacetan lalu-lintas, dan
• semakin menciptakan rasa individual yang tinggi.

Dampak positif migrasi di perkotaan, antara lain:
• Murah
tenaga kerja
• Banyak tersedia tenaga kerja kasar
E.     PENANGGULANGAN ATAU PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK

Penanggulangan jumlah atau pengendalian masalah yang timbul akibat jumlah penduduk:
a.     Meningkatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki penduduk miskin Misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sempit dengan intensifikasi pertanian, memberikan bekal keterampilan untuk mengolah barang-barang bekas di sekitarnya, misalnya kaleng bekas, besi bekas, plastik bekas, membimbing penduduk untuk jeli memerhatikan dan memanfaatkan peluang usaha di sekitarnya, seperti penduduk yang tinggal di daerah rawa memanfaatkan enceng gondok untuk bahan kerajinan, penduduk di daerah gunung memanfaatkan bunga pinus sebagai kerajinan, dan lain-lain.
b.     Memberikan program penyuluhan dan pembekalan keterampilan Pemerintah hendaknya intensif terjun ke masyarakat untuk memberikan pengajaran dan pelatihan keterampilan bagi penduduk miskin agar dapat menghasilkan sesuatu guna menunjang pendapatannya. Pemerintah mencarikan bapak asuh terutama para pengusaha-pengusaha untuk menggandeng masyarakat dalam mengembangkan usaha.
c.      Menyediakan pasar-pasar bagi penjualan produksi penduduk Pasar merupakan fasilitas penting dalam menunjang pendapatan penduduk. Selain sebagai tempat memasarkan hasil produksi masyarakat, keberadaan pasar juga bisa memotivasi masyarakat untuk lebih produktif lagi. Karena masyarakat tidak perlu kawatir lagi akan mengalami kesulitan memasarkan hasil produksinya.
d.     Mengadakan perbaikan gizi masyarakat.
e.      Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
f.       Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.
g.     Membangun sarana-sarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain.
h.     Mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan.
i.       Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan.
j.       Peningkatan keterampilan kerja masyarakat. Program ini dapat dilakukan melalui pendidikan keterampilan singkat maupun berjangka di Balai Latihan Kerja (BLK).
k.     Pembentukan Tenaga Kerja Muda Mandiri Profesional (TKMMP). Program ini bertujuan mencari anak-anak muda berpotensi di masing-masing daerah untuk kemudian dibimbing, dibina, dan dibentuk menjadi seorang yang mandiri dan profesional. Dari program ini diharapkan akan muncul tenaga-tenaga kerja muda yang mampu membuka usaha-usaha sendiri sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
l.       Pelaksanaan padat karya. Padat karya adalah usaha yang lebih mengedepankan penggunaan dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah banyak dibandingkan dengan modalnya.
m.  Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hal ini terkait dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Jika stabilitas di masing-masing aspek tersebut kondusif, maka akan banyak orang termotivasi untuk membuka usaha. Bahkan akan memancing investor asing untuk berinvestasi dan membuka usaha di Indonesia. Dengan demikian akan dapat menambah lapangan pekerjaan baru.
n.     Pencanangan wajib belajar 9 tahun.
o.     Mengadakan proyek belajar jarak jauh seperti SMP Terbuka dan Universitas Terbuka.
p.     Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain).
q.     Meningkatkan mutu guru melalui penataran-penataran.
r.      Menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman.
s.      Mencanangkan gerakan orang tua asuh.
t.       Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
u.     Menekan laju pertumbuhan penduduk.
v.      merangsang kemauan berwiraswasta.
w.    Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi.
x.      Memperluas kesempatan kerja.

Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

GBHN 1988 mengamanatkan agar kebijaksanaan kependu­dukan diarahkan pada pengembangan kualitas penduduk sebagai sum­ber daya manusia dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang semakin meningkat. Upaya penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta peningkatan taraf hidup terus dilaksanakan di samping usaha penyebaran penduduk.

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh masih tingginya tingkat kelahiran yang antara lain karena masih besarnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Untuk itu terus dilaksanakan upaya penurunan tingkat kelahiran melalui penundaan usia perkawinan dan mengajak PUS untuk berkeluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi yang lebih efektif yaitu yang mempunyai pencegahan kehamilan yang lebih lama.

Angka kematian di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh masih tingginya angka kematian bayi dan anak balita. Berbagai upaya pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi terutama kepada ibu dan anak, serta upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat di Posyandu akan menurunkan tingkat kematian bayi dan anak balita. Penurunan tersebut pada gilirannya akan memberikan dampak pada percepatan. pencapaian upaya penurunan tingkat kelahiran.
Persebaran penduduk dan tenaga kerja ke arah yang lebih   serasi dan seimbang dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sehingga dapat  lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memperkecil tekanan penduduk terhadap lingkungannya. Usaha ini dilakukan melalui pro-gram transmigrasi, pembangunan daerah, desa dan kota serta pe­ningkatan sarana, prasarana perhubungan dan jasa angkutan. Selain  itu juga ditingkatkan  daya  tarik  daerah  melalui  penyediaan  fasi-litas-fasilitas seperti yang ada di kota-kota besar lainnya. Dengan demikian kota-kota besar tertentu bukan lagi merupakan satu-satunya pilihan bagi masyarakat  dalam  melaksanakan kegiatan serta  usahanya.


Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
*     Pertumbuhan Penduduk, Kelahiran dan Kematian

Selama kurun waktu 1971-1980 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari 118,0 juta orang pada tahun 1971 menjadi 147,5 juta orang pada tahun 1980. Dengan demikian rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 1971-1980 adalah sebesar 2,32% per tahun. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 1990 sebesar 179,9 juta orang. Oleh karena itu, rata-rata laju pertumbuhan penduduk telah turun menjadi 1,97% per tahun dalam kurun waktu 1980-1990. Jumlah penduduk pada tahun 1992 diperkirakan berjumlah 186,0 juta orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,70%. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,70% ini   masih diupayakan penurunannya di masa yang. akan. datang sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk.
Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi .oleh tingkat kelahiran, di samping tingkat kematian, oleh karena itu salah satu usaha untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui upaya penurunan tingkat ,kelahiran. Usaha penurunan angka  kelahiran secara langsung dilakukan melalui program keluarga berencana.
Pada akhir Repelita IV angka kelahiran kasar adalah sebesar 28,7 kelahiran per seribu penduduk dan diperkirakan akan  mengalami penurunan menjadi 24,9 kelahiran per seribu penduduk pada tahun 1992. Seperti halnya angka kelahiran, maka angka fertilitas total juga mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan makin kecilnya jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama hidupnya. Pada tahun 1980 angka fertilitas total sebesar 4,6 anak per wanita umur 15-49 tahun dan diperkirakan mengalami penurunan menjadi 2,9 anak per wanita pada tahun 1992.

Penurunan angka kelahiran dan angka fertilitas merupakan ha­sil usaha pembangunan di berbagai bidang. Pelaksanaan program KB merupakan usaha yang mempunyai dampak langsung terhadap hasil pencapaian tersebut. Sementara itu peningkatan taraf hidup masya­rakat, tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan juga mempunyai peranan yang penting. Dari data yang ada diketahui bahwa wanita yang berstatus kawin dan berumur 15-49 tahun hampir seluruhnya telah mengetahui keluarga berencana. Sedangkan yang pernah mema-kai alat kontrasepsi telah mencapai 68,4%.

Tingkat kematian terutama untuk bayi dan anak lazim dipakai sebagai indikator keadaan sosial ekonomi masyarakat atau indikator kesejahteraan rakyat. Angka kematian bayi menurut hasil Sensus Penduduk 1971 adalah 131,2 kematian per seribu kelahiran. Angka tersebut telah mengalami penurunan menjadi 60 kematian per seribu kelahiran pada tahun 1992. Dengan turunnya angka kematian tersebut, rata-rata angka harapan hidup diperkirakan akan meningkat dari 61,5 tahun pada tahun 1990 menjadi 62,3 tahun pada tahun 1992. Penurunan tingkat kematian dan menaiknya angka harapan hidup ini terutama disebabkan oleh keberhasilan program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk. Sementara itu, hasil-hasil pembangunan di berbagai sektor juga memberikan andil yang berarti dalam usaha penurunan tingkat kematian.
*     Penundaan Umur Perkawinan
Upaya penundaan umur perkawinan sangat besar artinya dalam menunjang pengendalian tingkat kelahiran. Dengan melangsungkan perkawinan pada usia .muda, seorang wanita akan mempunyai kesempatan melahirkan anak lebih banyak. Oleh karena itu, usaha menurunkan angka kelahiran perlu didukung dengan usaha meningkatkan umur perkawinan. Di samping menurunkan angka kelahiran meningkatnya umur perkawinan akan mengurangi tingkat kematian ibu pada saat melahirkan maupun kematian anak karena kurang sempurnanya perawatan anak.

Upaya peningkatan umur perkawinan yang telah dilaksanakan melalui program kependudukan dan KB adalah dengan memberikan penerangan kepada generasi muda. Mereka dimotivasi untuk melang­sungkan perkawinan sesudah umur 20 tahun bagi wanita dan umur 25 tahun bagi laki-laki. Penerangan tersebut telah memberikan hasil yaitu dengan meningkatnya rata-rata umur perkawinan pertama wanita dari 20,0 tahun pada tahun 1980 menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990.

*     Peningkatan Tingkat Pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas penduduk. Oleh karena itu usaha menaikkan tingkat pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terampil dan tanggap dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Peningkatan partisipasi wanita di bidang pendidikan akan berdampak pada pembatasan jumlah anak yang dilahirkan, terutama disebabkan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab dalam hidup berumah tangga. Disamping itu, dengan meluasnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan sehingga akan menyebabkan penundaan usia kawin.
Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendidikan penduduk adalah melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. Selama Repelita V telah dikembangkan penyediaan sarana pendidikan dengan pembangunan prasarana sekolah dan peningkatan mutu tenaga pengajar.

Di samping itu kebijaksanaan pendidikan juga diarahkan untuk melaksanakan wajib belajar bagi penduduk usia sekolah. Dengan usaha-usaha tersebut, program pendidikan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satu ukuran yang menunjukkan keber­hasilan program pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah. Pada tahun 1992/93 angka partisipasi murni pendidikan dasar sebesar 91,5%. Dalam kurun waktu yang sama angka partisi­pasi kasar untuk SMTP sebesar 43,9%, sedangkan untuk tingkat SMTA sebesar 31,3%.

*     Peningkatan Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam pemecahan masalah kependu­dukan mempunyai dampak yang berarti dalam menunjang pembangunan di bidang kependudukan. Peran serta masyarakat dilakukan melalui peningkatan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adanya keikutsertaan masyarakat dalam memecahkan masalah kependudukan akan semakin menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk mengatasi persoalan kependudukan.

Selama empat tahun Repelita V telah diberikan bekal pengeta­huan melalui penataran kepada sekitar 70 orang wakil-wakil LSM yang bergerak di bidang kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar LSM dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih terarah dan terpadu sehingga hasil yang diperoleh lebih bermakna bagi kepentingan masyarakat. Demikian pula untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan kerja sama dengan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan. Dalam kerja sama tersebut telah terjalin suatu kesepakatan untuk melaksanakan penyebaran informasi tentang kependudukan kepada masyarakat yang lebih luas.
*     Peningkatan Pusat Studi Kependudukan

Keterkaitan antara kependudukan dan pembangunan semakin disadari oleh berbagai pihak, baik oleh pengambil kebijaksanaan tingkat nasional, regional maupun lokal. Tantangan dan masalah kependudukan diupayakan untuk ditangani secara menyeluruh. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan peran Pusat Studi Kependudukan (PSK). Selama ini, PSK telah berperan dalam memberikan masukan-masukan untuk perencanaan di bidang kependudukan. Untuk itu usaha peningkatan PSK terus dilakukan dan dimantapkan agar permasalahan kependudukan dapat teratasi secara baik.

Kegiatan utama Pusat Studi Kependudukan adalah melakukan penelitian di bidang kependudukan. Untuk mendukung pengembangan dan peran PSK telah dilaksanakan pelatihan di bidang penelitian dan manajemen. Pelatihan tersebut telah dilaksanakan pada Repelita V tahun ketiga dan keempat yang diikuti oleh PSK-PSK universitas negeri. Di samping itu telah pula diberikan beasiswa bagi peneliti dari PSK untuk melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 berba-gai keilmuan yang berkaitan dengan kependudukan baik di dalam negeri maupun luar negeri.


*     Keserasian Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup merupakan upaya yang dilaksanakan secara terus menerus, sehingga akan tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini dimaksudkan agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dikelola lebih optimal dan mendukung usaha pembangunan selanjutnya.
Penyebaran informasi tentang keserasian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) dilaksanakan melalui pelatihan yang diikuti oleh wartawan dan wakil dari Bappeda. Sementara itu di lingkungan departemen juga telah dilatih para widyaiswara Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA), Sekolah Pimpinan Admi-nistrasi Tingkat Madya (SEPADYA) dan Sekolah Pimpinan Adminis­trasi Tingkat Lanjutan (SEPALA). Sejak awal Repelita V, melalui jalur media telah diterbitkan majalah  "Serasi" yang berisi    masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Selama empat tahun Repelita V kegiatan-kegiatan tersebut lebih ditingkatkan agar pemahaman masyarakat tentang KLH diharapkan semakin dalam dan luas.


Upaya pemantauan keserasian kependudukan dan lingkungan hidup telah dimulai sejak Repelita IV yaitu dengan merancang Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) di seluruh propinsi. Selanjutnya, dalam Repelita V dilakukan   kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kelengkapan data NKLD serta terciptanya Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nasional (NKLN).

*    

Keterpaduan Antara Kependudukan dan Keluarga Berencana

Usaha untuk menciptakan iklim bahagia dan sejahtera bagi para peserta KB dilaksanakan dengan pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang dirintis sejak Repelita II. Melalui kelompok ini diberikan bantuan modal untuk usaha produktif. Pada• tahun 1992/93 kelompok ini telah berjumlah 75,4 ribu atau bertambah dengan 25,1 ribu kelompok dari jumlah tahun 1991/92.

Menyadari akan pentingnya balita sebagai potensi sumber daya manusia yang berkualitas, maka sejak Repelita IV dilaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Sasaran kegiatan BKB adalah para ibu yang mempunyai balita agar dapat membina dan mendidik anak balitanya dengan baik. Tahun 1992/93 jumlah kelompok BKB tercatat 67.148 ribu kelompok atau meningkat dengan 228% dari jumlah tahun 1991/92.

Dalam rangka memperluas cakupan pelayanan KB dan pemerataan hasilnya, sejak Repelita IV telah dikembangkan pelayanan KB di wilayah transmigrasi di 5 propinsi dan menjangkau 595 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Pada tahun 1992, liputannya telah berkembang menjadi 13 propinsi dengan jangkauan 640 UPT. Kegiatan yang dilakukan meliputi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK); BKB, pemberian modal UPPKA dan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pelayanan kontrasepsi.


Kegiatan integrasi lainnya adalah KB-Kesehatan yang merupa­kan keterpaduan antara kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. Kegiatan ini dilakukan melalui Posyandu yang meliputi pelayanan KB, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, penanggulangan diare dan pemberian imunisasi.

*     Registrasi Penduduk

Informasi tentang kependudukan mempunyai arti yang penting dalam perencanaan pembangunan. Data tentang penduduk dapat diperoleh dari hasil sensus atau dari hasil registrasi. Sensus pendu-duk dilaksanakan dengan tempo 10 tahun sekali, dan untuk melengkapinya diperoleh data dari hasil registrasi penduduk. Untuk meningkatkan mutu registrasi penduduk diupayakan langkah-langkah perbaikan seperti tata cara pencatatan, pelatihan aparat pelaksana serta memotivasi masyarakat agar menyadari pentingnya registrasi penduduk.

Sejak awal Repelita V telah dilaksanakan pelatihan petugas pencatatan dan pelaporan data kependudukan hingga tingkat desa. Pelaksanaan pelatihan registrasi tersebut telah dilaksanakan di 58 kabupaten yang diikuti oleh petugas registrasi tingkat desa.

*     Penerangan dan Motivasi

Kegiatan penerangan dan motivasi keluarga berencana dimak­sudkan untuk lebih meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan praktek masyarakat dalam berkeluarga berencana menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kegiatan penerangan dan motivasi ini juga diarahkan kepada usaha-usaha terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat dan keluarga serta akseptor keluarga berencana. Isi dan pesan kegiatan penerangan dan motivasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat yang belum mencapai Pasangan Usia Subur (Pra-PUS), yang telah menjadi Pasangan Usia Subur (PUS) dan akseptor KB. Hal ini dimaksudkan agar isi dan pesan yang dilontarkan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat pengguna. Kegiatan penerangan kepada Pra-PUS dan PUS diwujudkan dalam bentuk kampanye reproduksi sehat. Melalui Kampanye ini masyarakat akan mendapat pengetahuan mengenai umur kehamilan, jarak kelahiran dan perawatan sebelum, selama serta sesudah masa kehamilan yang baik dan benar. Selanjutnya diharapkan masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas keluarga terutama masalah kesehatan ibu dan anak.

Pada Repelita V pesan-pesan penerangan KB lebih diarahkan kepada pemakaian alat kontrasepsi yang efektif yaitu alat kontrasepsi dengan tingkat perlindungan terhadap kehamilan yang tinggi. Kegiatan penerangan juga meliputi penerangan medic yang bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi beserta efek samping yang dapat ditimbulkannya. Dengan berbekal pengeta­huan tersebut, masyarakat dapat menentukan pilihan alat kontrasepsi yang sesuai sehingga memberi pengayoman lebih tinggi yang akhirnya akan meningkatkan kelestariannya dalam berkeluarga berencana.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan program KB, kegiatan penerangan dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu penerangan secara massal, khusus maupun perorangan. Penerangan secara massal dilaksanakan bekerja sama dengan TVRI, TPI, RRI maupun radio swasta yang disiarkan dalam berbagai bentuk mata acara termasuk sandiwara dan drama. Selain itu juga telah dilak­sanakan penerangan melalui media cetak dan media tradisional, hal ini dimaksudkan agar isi dan pesan penerangan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Penerangan secara khusus terutama ditujukan kepada tokoh masyarakat, ulama, pesantren, generasi muda dan organisasi wanita. Dengan penerangan khusus ini diharapkan  para tokoh tersebut selanjutnya akan menyampaikan isi dan pesan penerangan KB kepada kelompoknya. Pada tahun 1992/93, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah disebarluaskan buku khotbah mengenai keluarga sejahtera kepada para ulama. Buku khotbah tersebut dapat menjadi salah satu pilihan bagi para ulama dalam meyampaikan khotbahnya.

Kegiatan penerangan dan motivasi dilakukan juga dengan jalan mengadakan pendekatan perorangan. Pendekatan secara perorangan ini diperlukan untuk tahap pengenalan awal dan pada tahap penda­laman. kesadaran berkeluarga berencana sehingga kesadaran yang telah berkembang dapat tumbuh menjadi tindakan nyata dalam melak­sanakan keluarga berencana. Untuk menunjang usaha tersebut telah ditingkatkan baik jumlah maupun kemampuan serta keterampilan  para Petugas Lapangan KB (PLKB), Ajun Penyuluh KB dan Bidan di desa. Sampai dengan tahun 1992/93 jumlah tenaga PLKB telah meningkat menjadi 25.288 orang. Sementara itu jumlah Ajun PKB yang berasal dari sarjana terus menerus ditingkatkan, hingga pada tahun 1992/93 jumlah Ajun PKB telah mencapai 2.528 orang. Peningkatan jumlah PLKB dan Ajun PKB yang sebagian besar berasal dari daerah setempat akan memperluas cakupan kegiatan penerangan sekaligus mempermudah komunikasi antara petugas dengan masyarakat.
Sejalan dengan peningkatan petugas lini lapangan, jumlah  bidan desa juga terus menerus ditingkatkan.  Hal ini dimaksudkan   agar komunikasi antara petugas dengan peserta KB yang kebanyakan wanita bisa diperluas dan lebih diperdalam sehingga isi dan pesan penerangan KB lebih mudah diterima oleh calon peserta dan akseptor KB. Sementara itu untuk membantu petugas lapangan KB dalam meningkatkan mutu penyampaian pesan-pesan KB, pada tahun 1992/93 telah diadakan sarana penerangan (KIE Kit) sebanyak    30.000 set.

Untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang sulit seperti daerah kumuh, terpencil, daerah pantai, kepulauan dan daerah transmigrasi, penerangan keluarga berencana ditingkatkan dengan menggunakan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) dan Unit Penerangan Keliling. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat bukan hanya diajak dan dimotivasi untuk berkeluarga berencana   tetapi juga sekaligus dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi. Untuk menunjang kegiatan penerangan keliling di kabupaten-kabupaten di luar Jawa dan Bali, pada tahun 1992/93 telah diadakan sebanyak 187 mobil unit penerangan.


Sementara itu kegiatan Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS) yang telah diluncurkan pada tahun 1991/92 sebagai usaha untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera terus menerus ditingkat­kan. Kampanye ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ke­luarga bahagia dan sejahtera sekaligus meningkatkan jumlah akseptor KB, karena dalam kampanye tersebut dicakup hal-hal mengenai kegunaan air susu ibu, kesejahteraan anak Indonesia, Bina Keluarga Balita (BKB), gizi keluarga, reproduksi sehat dan pendewasaan usia perkawinan. Dalam kampanye kesejahteraan ibu dan anak juga diberikan pendidikan keterampilan wanita dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKA yang diharapkan selanjutnya akan menunjang kemandirian program KB. Sementara itu kegiatan kampanye Keluarga Kecil Mandiri (KKM) juga terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke seluruh daerah di Indonesia. Kampanye keluarga  kecil mandiri dimaksudkan. agar secara bertahap pelaksanaanSejalan dengan peningkatan petugas lini lapangan, jumlah  bidan desa juga terus menerus ditingkatkan.  Hal ini dimaksudkan   agar komunikasi antara petugas dengan peserta KB yang kebanyakan wanita bisa diperluas dan lebih diperdalam sehingga isi dan pesan penerangan KB lebih mudah diterima oleh calon peserta dan akseptor KB. Sementara itu untuk membantu petugas lapangan KB dalam meningkatkan mutu penyampaian pesan-pesan KB, pada tahun 1992/93 telah diadakan sarana penerangan (KIE Kit) sebanyak    30.000 set.

Untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang sulit seperti daerah kumuh, terpencil, daerah pantai, kepulauan dan daerah transmigrasi, penerangan keluarga berencana ditingkatkan dengan menggunakan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) dan Unit Penerangan Keliling. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat bukan hanya diajak dan dimotivasi untuk berkeluarga berencana   tetapi juga sekaligus dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi. Untuk menunjang kegiatan penerangan keliling di kabupaten-kabupaten di luar Jawa dan Bali, pada tahun 1992/93 telah diadakan sebanyak 187 mobil unit penerangan.

Sementara itu kegiatan Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS) yang telah diluncurkan pada tahun 1991/92 sebagai usaha untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera terus menerus ditingkat­kan. Kampanye ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ke­luarga bahagia dan sejahtera sekaligus meningkatkan jumlah akseptor KB, karena dalam kampanye tersebut dicakup hal-hal mengenai kegunaan air susu ibu, kesejahteraan anak Indonesia, Bina Keluarga Balita (BKB), gizi keluarga, reproduksi sehat dan pendewasaan usia perkawinan. Dalam kampanye kesejahteraan ibu dan anak juga diberikan pendidikan keterampilan wanita dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKA yang diharapkan selanjutnya akan menunjang kemandirian program KB. Sementara itu kegiatan kampanye Keluarga Kecil Mandiri (KKM) juga terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke seluruh daerah di Indonesia. Kampanye keluarga  kecil mandiri dimaksudkan. agar secara bertahap pelaksanaan keluarga berencana dapat dilaksanakan secara mandiri.

*      Pelembagaan Program

Kegiatan penerangan dan motivasi ditujukan kepada usaha pembudayaan dan pelembagaan pelaksanaan program KB yaitu mendorong timbulnya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan keluarga berencana. Pelembagaan pelaksanaan program keluarga berencana yang berbentuk Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub-PPKBD dan Pembina KB Rukun Tetangga (PKBRT) diusahakan secara bertahap terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk lebih mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Selanjutnya diharapkan pula agar secara bertahap masyarakat dapat melaksanakan sendiri program KB.

Hasil usaha-usaha peningkatan pelembagaan program keluarga berencana terlihat dari terus tumbuh dan berkembangnya jumlah kelompok-kelompok peserta KB dalam bentuk Pembantu Pembina KB  Desa  (PPKBD)  dan  Sub  Pembantu  Pembina  KB  Desa    (Sub-PPKBD). Pada tahun 1992/93 jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD telah mencapai 383.954 buah atau bertambah dengan 39.469 buah dari jumlah tahun 1991/92.

Sampai dengan tahun 1992/93 semua desa dan perdusunan di seluruh propinsi serta rukun warga dan rukun tetangga di beberapa propinsi telah mempunyai PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT. Tumbuh dan berkembangnya PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT  yang dibentuk oleh peserta keluarga berencana secara sukarela ini, mencerminkan bahwa masyarakat telah merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan keluarga berencana. PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT di samping berfungsi sebagai pembina akseptor dan penyebar gagasan NKKBS juga berfungsi sebagai  sarana penyalur ulang alat kontrasepsi berupa pil dan kondom. Dengan demikian peningkatan jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD yang pesat juga memberi manfaat dan kemudahan dalam penyaluran obat dan alat kontrasepsi, karena waktu penyaluran dan kuantitas alat kontrasepsi menjadi lebih tepat mengingat "penyalur" dan   "penerima" alat kontrasepsi tersebut adalah warga setempat yang sudah saling mengenal.

*     Pendidikan Keluarga Berencana

Pendidikan keluarga berencana yang terutama ditujukan  kepada generasi muda dan mereka yang belum menikah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan keperdulian mereka terhadap masalah kependudukan dan keluarga berencana. Upaya pendidikan  ini terus menerus ditingkatkan dan diperluas baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Pendidikan KB di luar sekolah dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai organisasi pemuda seperti KNPI, Karang Taruna dan Pramuka. Peningkatan kegiatan serupa juga dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendidikan KB ke dalam kegiatan Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) Departemen Agama. Di samping itu juga terus digalakkan upaya-upaya pendidikan KB di lingkungan umat  beragama Katolik dan Kristen yang terutama ditujukan kepada pasangan yang akan menikah.


Pada tahun 1992/93, bekerja sama dengan gerakan pramuka Indonesia telah dilaksanakan perkemahan Saka Kencana yang diikuti oleh pramuka dari seluruh Indonesia. Sementara itu telah pula   dirintis pembentukan Pusat Informasi Reproduksi Sehat dan Keluarga Sejahtera serta upaya penyiaran reproduksi sehat melalui radio  swasta. Hal ini dimaksudkan  agar generasi muda  di seluruh pelo-sok-pelosok dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan KB yang selanjutnya akan mengembangkan sikap serta tanggung jawabnya terhadap masalah kependudukan. Kepada karyawan-karyawan muda di lingkungan industri yang semakin banyak jumlahnya, kegiatan pendidikan KB terus digalakkan dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan setempat. Hasil nyata pendidikan KB yang selama ini dilakukan adalah meningkatnya umur perkawinan
pertama wanita dari 20,0 tahun pada tahun 1980 menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990.

*     Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Program


Mutu dan jangkauan pelayanan program KB sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu tenaga pelaksana program KB. Dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan program KB dilakukan usaha-usaha pendidikan dan pelatihan bagi tenaga program KB. Melalui pendidikan dan latihan tersebut, kemampuan dan keterampilan teknis para tenaga program yang terdiri dari tenaga penyuluh, tenaga medis dan tenaga pengelola program akan meningkat sehingga para tenaga program dapat memenuhi permintaan masyarakat yang akan ber-KB. Pada tahun 1992/93, tenaga program yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berjumlah 719.332 orang (Tabel XIX-2). Dari sejumlah tenaga program yang dilatih tersebut, 640.017 orang di antaranya adalah pelatihan kader UPGK dan kader KB serta sebanyak 41.709 orang adalah pelatihan bagi PPKBD. Pendidikan dan pelatihan untuk kategori tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih mampu dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program KB sehingga dapat mempercepat tercapainya norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang mandiri.
Sementara itu pelatihan untuk kategori Petugas Lapangan KB (PLKB) dan petugas penerangan juga meningkat jumlahnya sebanyak 13.152 orang jika dibandingkan dengan tahun 1991/92. Hal ini berkaitan dengan upaya perluasan jangkauan program KB serta upaya mendorong masyarakat agar memakai alat kontrasepsi yang mempunyai daya perlindungan kehamilan yang tinggi. Khusus mengenai pelatihan bagi petugas penerangan pada tahun 1990/91 ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1989/90, hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan pada tahun 1989/90.

Pendidikan KB bagi petugas lapangan KB dan Kesehatan yang mendapatkan pendidikan bidan dimaksudkan agar bidan-bidan yang
nantinya ditempatkan di desa-desa mampu memberikan informasi mengenai KB dan kesehatan bagi ibu hamil dan setelah menolong persalinan. Penyuluhan KB bagi ibu hamil dan setelah menolong persalinan tersebut mempunyai dampak langsung dan lebih efektif jika dibandingkan dengan penyuluhan KB lainnya. Di samping memberikan penyuluhan KB bidan-bidan yang ditempatkan di    desa-desa tersebut juga mampu memberikan pelayanan KB yang memerlukan penanganan medis. Dengan demikian pelatihan untuk kategori ini akan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan KB dan mutu kesertaan KB. Sampai dengan tahun 1992/93 jumlah bidan yang berasal dari petugas lapangan KB dan kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan KB adalah sebanyak 3.001 orang sehingga jumlah pelatihan untuk . kategori bidan dan pembantu bidan pada tahun 1992/93 menurun jika dibandingkan dengan tahun 1991/92.


Pembinaan mutu tenaga pengelola program yang dilakukan melalui pendidikan lanjutan jangka panjang dalam berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dan program KB. Pada tahun 1992/93 telah diberikan bea siswa sebanyak 1.761 orang tenaga program untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Mereka yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan antara lain mengikuti pendidikan di dalam negeri terdiri dari pendidikan D3 komunikasi di Universitas Terbuka bagi penyuluh KB sebanyak 1.500 orang, D3 statistik sebanyak 70 orang, tingkat sarjana sebanyak 111 orang dan tingkat S2 sebanyak 35 orang.  Sementara itu beasiswa untuk pendidikan di luar negeri diberikan kepada 45 orang yang terdiri dari program S2 sebanyak 40 orang dan S3 sebanyak 5 orang.

*     Pelayanan Keluarga Berencana

Mutu pelayanan KB dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan KB terus menerus ditingkatkan. Upaya ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB sekaligus memenuhi kepuasan akseptor dan calon akseptor KB. Upaya perluasan jangkauan pelayanan KB dan mendekatkan tempat pelayanan KB kepada akseptor KB terutama pelayanan yang tidak memerlukan pelayanan medis (non medis) dilaksanakan melalui PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT. Kelompok-kelompok akseptor KB tersebut didayagunakan sebagai wadah penyalur alat-alat KB yang tidak memerlukan penanganan medis seperti pil dan kondom. Pelayanan KB yang memerlukan penanganan medis dilaksanakan melalui rumah sakit dan klinik KB. Rumah sakit dan klinik KB tersebut di samping berfungsi sebagai tempat pelayanan KB juga berfungsi sebagai tempat rujukan dan pengayoman bagi peserta KB yang mengalami komplikasi. Pada tahun 1992/93 jumlah klinik telah mencapai 12.232 buah atau bertambah  dengan  591 buah (5%)  dari . tahun  1991/92.


Sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan dan jumlah  klinik, jumlah personalia klinik juga terus ditingkatkan. Data dalam  menunjukkan bahwa pada tahun, 1992/93 jumlah persona­lia klinik meningkat menjadi 46.946 orang atau meningkat dengan 660 orang dari tahun 199.1/92. Peningkatan jumlah personalia klinik tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan personalia klinik yang mempunyai kemampuan penanganan medis seperti dokter, bidan dan pembantu bidan yaitu sebanyak 557 orang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan KB terutama bagi akseptor KB yang memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi efektif seperti IUD, suntik dan implant.

Ketersediaan peralatan pelayanan KB sangat menunjang usaha peningkatan mutu pelayanan KB. Untuk itu pada tahun 1992/93 telah diadakan peralatan pemasangan IUD (IUD Kit) yang diperuntukan bagi bidan di desa sebanyak 18.680 unit. Di samping itu telah pula diadakan alat pencabut kontrasepsi implant (Removal Kit) sebanyak 7.000 unit yang diperuntukkan untuk klinik KB. Sementara itu, usaha-usaha penggantian meja, persalinan (Obgyn Bed) di rumah sakit dan klinik KB terus dilanjutkan dengan mengadakan penggantian sebanyak 3.500 unit pada tahun 1992/93. Peningkatan pelayanan KB di rumah sakit dilaksanakan dengan melakukan penggantian alat pemeriksa kehamilan (Laparoscope) di 140 rumah sakit.


Usaha peningkatan pelayanan KB bagi peserta KB di daerah yang belum mempunyai klinik KB dan daerah sulit seperti daerah kumuh, pantai, kepulauan dan terpencil dilaksanakan melalui Tim   KB Keliling (TKBK). Dalam kegiatan TKBK tersebut, para petugas  di samping memberikan pelayanan KB juga memberikan penerangan dan motivasi KB terutama penerangan yang bisa mendorong peserta KB baru untuk memakai alat kontrasepsi yang memberikan perlindungan terhadap kehamilan yang lebih tinggi dan lama. Data pada tabel XIX-5 menunjukkan bahwa TKBK dalam tahun 1992/93 yaitu sebanyak 1.376.820 buah terlihat lebih tinggi dari pada tahun 1991/92. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB sekaligus upaya memeratakan pelayanan KB terutama di daerah-daerah yang sulit.


*     Pencapaian Peserta KB Baru

Besarnya jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana merupakan salah satu sasaran program KB. Usaha mengajak masyarakat untuk berkeluarga berencana hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berperan secara aktif dalam program keluarga berencana. Pasangan Usia Subur (PUS) yang berhasil diajak memakai salah satu alat kontrasepsi untuk pertama kalinya disebut sebagai peserta KB baru.

Dari sasaran yang ditetapkan dalam empat tahun pertama Repelita V terlihat tingkat pencapaian peserta KB baru secara  nasional cukup bervariasi.  Pola pencapaian peserta  KB baru pada tingkat nasional merupakan cerminan dari pola pen­capaian wilayah Jawa-Bali. Hal ini disebabkan wilayah tersebut mempunyai sumbangan rata-rata lebih dari 60% terhadap pencapaian nasional.

Pada tahun 1992/93 pencapaian peserta KB baru secara keseluruhan adalah sebesar 98,3%. Tidak tercapainya sasaran nasional pada tahun 1992/93 oleh karena rendahnya pencapaian di daerah Jawa-Bali yaitu hanya 89,2%. Sedangkan di wilayah lainnya yaitu Luar Jawa-Bali I (LJB I) yaitu Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara serta  Sulawesi Selatan dan Luar Jawa-Bali II (LJB II) yaitu Propinsi Riau, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya  dan  Timor Timur pada kurun waktu yang sama      masing-masing berhasil mengajak masyarakat menjadi peserta KB baru sebesar 113,8% dan 111,4% dari sasaran yang ditetapkan.

Untuk wilayah Jawa-Bali pada tahun 1992/93 sasaran yang dicapai berada di bawah target Repelita V. Namun demikian apabila diperhatikan lebih lanjut keikutsertaan masyarakat ber-KB di wilayah tersebut  ditekankan bagi PUS muda dengan jumlah anak yang sedi­kit. Data yang ada menunjukkan . bahwa pada tahun 1992/93 di wilayah Jawa-Bali 40% lebih dari peserta KB baru adalah PUS dengan umur  di bawah 30 tahun  dan  memiliki  jumlah  anak antara 0 sampai dengan 2 orang. Kemungkinan lain rendahnya tingkat pen­capaian peserta KB baru di wilayah ini disebabkan upaya mengajak masyarakat untuk ber-KB sudah menyentuh lapisan masyarakat yang sukar untuk diajak ber-KB. Dalam beberapa tahun terakhir kemung­kinan tersebut sudah diantisipasi melalui intensifikasi penggarapan KB di daerah kumuh, daerah pantai miskin dan pada tahun yang akan datang khusus ditingkatkan pelayanan dan penerangan KB di  komplek perumahan sangat sederhana. Di samping itu sejak awal Repelita V dilaksanakan pula penggarapan KB terpadu bekerja sama dengan Nandlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, KWI dan  organisasi-organisasi masyarakat, organisasi profesi serta kerja sama dengan perusahaan swasta baik skala besar maupun kecil.

Sedangkan pencapaian peserta KB baru di wilayah Luar Jawa-Bali I dan Luar Jawa-Bali II seperti diuraikan sebelumnya masih menunjukkan tingkat pencapaian yang menggembirakan. Selama empat tahun Repelita V terlihat kecenderungan jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana semakin meningkat. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kebijaksanaan perluasan jangkauan penggarapan KB selama Repelita V dan adanya kebijaksanaan peningkatan mutu pelayanan KB dan pengayoman bagi peserta KB dari efek samping pemakaian obat/alat kontrasepsi.


Di samping perluasan jangkauan, peningkatan mutu pelayanan kebijaksanaan program KB juga diarahkan untuk pemakaian alat kontrasepsi yang makin efektif yaitu yang mempunyai tingkat per­lindungan kehamilan yang lebih tinggi. Seorang peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi yang efektif akan semakin kecil mengalami risiko kehamilan. Dengan demikian akan memberikan dampak yang lebih besar pada usaha penurunan tingkat kelahiran sebagai sasaran kuantitatif dari program kependudukan dan KB. Usaha ke arah mendorong pemakaian alat kontrasepsi yang lebih efektif telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 1992/93 jumlah pemakai pil KB turun menjadi 31,7% dari 32,4% pada tahun 1991/92. Demikian pula jumlah peserta yang menggunakan kondom, dalam kurun waktu yang sama telah mengalami penurunan menjadi 83,7 ribu PUS dari sebesar 84,8 ribu PUS. Sedangkan pemakaian alat kontrasepsi efektif baik jumlah maupun persentase pemakainya menunjukkan peningkatan kecuali alat kontrasepsi IUD. Pada tahun 1992/93 pencapaian peserta KB baru yang memakai alat kontrasepsi IUD mengalami penurunan dibandingkan tahun 1991/92. Hal ini ada kaitan dengan umur peserta KB baru, dimana sasaran utama peserta KB selama Repelita V adalah mereka yang berusia muda dan mempunyai anak sedikit. Oleh karena itu peserta KB yang memakai alat kontrasepsi IUD relatif sedikit karena IUD mempunyai masa perlindungan terhadap kehamilan selama 3-4 tahun, di lain pihak peserta KB yang muda usia dan anaknya sedikit masih berharap untuk mempunyai anak lagi.
Peserta KB yang termasuk dalam kelompok ini lebih menyukai alat kontrasepsi  yang  dapat  dengan  mudah  untuk  "istirahat"  tidak  ber-KB, antara lain alat kontrasepsi pil.

*     Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian peserta KB aktif merupakan indikator keberhasilan program KB. Pasangan Usia Subur (PUS) yang dapat dibina  memakai alat kontrasepsi secara terus menerus dinamakan peserta  KB aktif. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan peserta KB  aktif adalah melalui 'kegiatan pembinaan agar peserta KB tetap memakai alat kontrasepsi. Upaya mendukung kelestarian peserta KB juga dilaksanakan dengan memberikan motivasi agar mereka bersedia memakai alat kontrasepsi yang lebih efektif dan mempunyai tingkat kelangsungan lebih tinggi.

Jumlah peserta KB aktif tahun 1992/93 adalah sebesar 21,4 juta PUS atau bertambah dengan 1,1 juta lebih PUS dari tahun 1991/92 (Tabel XIX-8). Tingkat pencapaian secara nasional tersebut sedikit di atas sasaran yang ditetapkan yaitu sebesar 2,5%. Dilihat menurut wilayah penggarapan KB kemampuan pembinaan kepada peserta KB aktif menunjukkan keadaan yang berbeda.

Di wilayah Jawa-Bali pada tahun 1992/93 pencapaian jumlah peserta KB aktif berada di bawah sasaran Repelita V. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama Repelita V tingkat pencapai­an di wilayah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kedua wilayah lainnya pada tahun 1992/93 pencapaian peserta KB aktif melebihi dari target yang ditetapkan, terutama di wilayah Luar Jawa-Bali II,  sebesar 32% lebih di atas sasaran Repelita V.  Tingginya pencapaian terutama di wilayah Luar Jawa-Bali II kemungkinan disebabkan adanya kebijaksanaan perluasan jangkauan bagi daerah yang sukar dan terisolir melalui program dokter terbang (Kalimantan Timur dan Irian Jaya), intensifikasi di daerah kepulauan melalui pengadaan klinik terapung' di 7 propinsi dan intensifikasi di kecamatan pantai miskin meliputi sekitar 500 kecamatan,. penggarapan KB di wilayah penerima transmigran meliputi sekitar 640 UPT. Di samping perluasan jangkauan dalam Repelita V juga dilaksanakan peningkatan mutu pelayanan melalui upaya mendekatkan sarana dan prasarana pelayanan dengan masyarakat yang membutuhkan serta peningkatan keterampilan bagi petugas medis dan non medis (petugas penyuluh, petugas pencatatan dan pelaporan dan petugas lainnya). Upaya lainnya adalah peningkatan mutu pemakaian alat kontrasepsi, dari alat/obat kontrasepsi kurang efektif diarahkan agar memakai alat/obat kontrasepsi efektif.

Jumlah peserta KB aktif menurut jenis alat/obat kontrasepsi yang digunakan pada tahun 1992/93 disajikan dalam Tabel XIX-9. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan pil KB pada tahun 1992/93 telah turun menjadi 34,1% .dari 35,6% pada tahun sebelumnya. Demikian pula untuk peserta yang menggunakan alat kontrasepsi kondom, dalam kurun waktu yang sama turun menjadi 2,0% dari 2,2%. Sementara itu, baik jumlah maupun persentase peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi efektif mengalami peningkatan kecuali persentase IUD. Walaupun jumlah peserta KB aktif IUD pada tahun 1992/93 meningkat dibandingkan tahun 1991/92 namun persentasenya menurun. Seperti dikemukakan di atas hal ini disebabkan keberhasilan program KB membina masyarakat untuk ber-KB yang diarahkan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang berusia muda dan memiliki anak sedikit. Sehingga mereka kurang menyukai alat kontrasepsi jangka panjang, dengan harapan sewaktu-waktu bisa. "istirahat" untuk tidak memakai alat kontrasepsi. Jenis alat kontrasepsi yang disukai biasanya adalah jenis alat kontrasepsi jangka pendek dan praktis yaitu pil dan suntikan.

Adanya pergeseran pola pemakaian dari alat/obat kontrasepsi yang kurang efektif ke kontrasepsi lebih efektif memberi gambaran bahwa keberhasilan program keluarga berencana dapat diukur tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas kesertaannya. Hal ini 'selanjutnya akan membantu usaha percepatan penurunan tingkat fertilitas di Indonesia.
*     Prasarana dan Sarana
Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan program. Dalam program KB sarana utama adalah alat dan obat kontrasepsi. Oleh karena itu selalu diusahakan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya dengan pengadaan secara tepat waktu.

Dalam tahun 1992/93 telah dilakukan pengadaan alat kontra­sepsi pil sebanyak 58,0 juta siklus, 323,4 ribu buah IUD, 205,1 ribu gross kondom, 12,5 juta vial suntikan serta 500,0 ribu set norplant. Dari tabel XIX-10 dapat dilihat bahwa pengadaan alat kontrasepsi pil dan IUD pada tahun 1992/93 jauh menurun dibandingkan tahun 1991/92. Menurunnya pengadaan alat kontrasepsi pil dan IUD disebabkan oleh tingginya sisa persediaan pil KB dari tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu juga memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan arah kebijaksanaan pemakaian alat kontrasepsi yang lebih efektif.

Pengadaan alat kontrasepsi lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah pengadaan kondom pada Repelita V cenderung meningkat. Meningkatnya pengadaan kondom pada tahun 1992/93 dibandingkan tahun sebelumnya tidak seirama dengan peningkatan jumlah peserta KB aktif yang memakai kontrasepsi kon­dom. Keadaan ini menunjukkan diperlukannya pembinaan terhadap kaum bapak untuk tetap aktif memakai alat kontrasepsi. Selain itu untuk tahun mendatang dibutuhkan pula perhitungan kebutuhan yang lebih cermat agar jumlah pengadaan lebih sesuai dengan kebutuhan.

Di samping penyediaan alat kontrasepsi, dukungan sarana dan prasarana lainnya diusahakan kelengkapan dan kesempurnaannya. Dalam rangka meningkatkan keamanan, kemampuan dan ketenangan dalam bekerja, pads tahun 1991/92 dan tahun 1992/93 telah dilaksa­nakan pemugaran gedung kantor Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya.

Rehabilitasi/renovasi gedung Kantor tersebut terutama dilaksanakan di wilayah Jawa-Bali yang keadaan serta kemampuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan program KB. Pada tahun 1992/93 juga telah selesai dilaksanakan pengadaan mesin tik sebanyak 4.319 buah untuk melengkapi peralatan kantor Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB) di tingkat kecamatan. Di samping itu telah pula diadakan pengadaan mesin stensil ukuran besar dan kecil sebanyak 359 yang dialokasikan bagi Propinsi dan Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia. Mengganti kendaraan operasional .roda 4 yang rusak berat di Propinsi dan Kabupaten sebanyak 275 buah dan melengkapi kendaraan roda 2 bagi petugas pengawas di tingkat Kecamatan. Penataan data sarana sehingga mampu memberikan informasi yang lebih akurat mencakup jenis, kondisi, dan manfaat serta rasio kebutuhan dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan.
*     Pelaporan dan Penelitian


Dalam rangka proses pengalihan tanggung jawab serta mem­percepat dukungan masyarakat terhadap usaha-usaha KB mandiri maka di dalam Repelita V pengelolaan manajemen program KB lebih didekatkan kepada masyarakat sampai berada pada tingkatan di bawah kecamatan. Sejalan dengan kebijaksanaan di atas telah dikembangkan strategi operasional yang terdiri dari pemerataan pencapaian hasil program, peningkatan kualitas pelayanan KB, kemandirian, pemantapan komitmen generasi muda dan pemantapan lini lapangan.

Berdasarkan perkembangan strategi operasional tersebut kom­ponen pencatatan dan pelaporan sebagai unsur penunjang terus di­kembangkan untuk mengantisipasi kebutuhan data bagi upaya peman­tauan kegiatan dan pengambilan keputusan. Perkembangan tersebut secara bertahap telah dilaksanakan sejak awal Repelita V dengan menggunakan beberapa formulir yang bertanda 89, 90 dan 91. Di samping itu telah pula diarahkan untuk mengacu UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sehingga saat ini pencatatan dan pelaporan dapat memberikan data/informasi tentang kualitas pelayanan KB kepada masyaraakat serta kegiatan-kegiatan operasional yang mengarah kepada pembangunan keluarga sejahtera.

Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggarapan KB, serta mengurangi efek samping pemakaian  alat/obat kontrasepsi, penelitian dan pengembangan terhadap  program KB terus dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir antara lain Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 1991 (SDKI) yang mengkaji lebih cermat tentang karakteristik peserta KB, preferensi peserta KB terhadap jumlah anak yang dimiliki dan perkiraan jumlah permintaan terhadap pelayanan KB baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum terpe­nuhi karena alasan tertentu. Pada tahun 1992 telah pula dilaksanakan penelitian mengenai penyaluran alat kontrasepsi melalui jalur pemerintah dan swasta. Dari penelitian tersebut diketahui perlunya diupayakan perluasan gudang alat kontrasepsi terutama di tingkat Kabupaten/Kodya, perlunya penyediaan alat kontrasepsi yang macam serta mereknya lebih bervariasi. Untuk mengetahui kembalinya kesuburan pada ibu-ibu yang melahirkan dan menyusui telah dilaksanakan penelitian lama amenorea laktasi di Jakarta Selatan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa menyusui secara exclusive tetap dianjurkan karena amenoreanya lebih panjang serta bermanfaat bagi perkembangan bayi.



















BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
                  Masalah pendudukan adalah masalah yang penting dalam pembangunan suatu Negara karena dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan. Dengan persebaran penduduk yang lebih merata dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban social, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan akibat tekanan jumlah penduduk padat yang semakin meningkat. Disamping itu persebaran penduduk yang merata dimaksudkan juga untuk membuka dan mengembangkan wilayah baru guna memperluas wilayah lapangan kerja dan mengembangkan sumber daya alam sehingga lebih berhasil guna. Jumlah penduduk yang lebih sedikit mempermudah pemerintah untuk meningkatkan derajat hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
                  Dengan demikian hasil pembangunan nasional dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah berkepadatan tinggi maupun wilayah baru.
B.     Saran
                 Adapun saran yang dapat kami berikan kepada semua pihak yakni masalah kependudukan erat kaitannya dengan lingkungan hidup, lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh masalah kependudukan  baik itu kuantitas  maupun kualitas penduduk. Kepada para pembaca harap memberikan kontribusi atau masukan demi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2007.Kependudukan dan mobilitas. http://warnawarnidina.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 25 September 2012.
Anonim. 2012. Masalah Kependudukan. http://www.hprory.com. Diakses pada tanggal 25 September 2012.
Anonim. 2012. Penduduk dan masalah lingkungan. http://data–statistik-indonesia.com. Diakses pada tanggal 25 September 2012.
Anonim. 2012. Jumlah Penduduk. http://rustadi14.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 25 September 2012.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar